Opini: ANBK, TKA, dan Satu Benang Merah: Guru yang Harus Terus Belajar

 

OPINI

ANBK, TKA, dan Satu Benang Merah: Guru yang Harus Terus Belajar

Dua instrumen berbeda, satu kesimpulan yang sama: selama ekosistem pendidikan belum bergerak bersama secara serius, guru tidak akan pernah cukup kuat untuk membawa siswa ke mana mereka seharusnya pergi.

Oleh: Mario Capestrano Gesiradja

Selama tiga tahun saya mengurus ANBK di sekolah. Mendampingi anak-anak mengerjakan soal, mempersiapkan komputer dan jaringan, membaca rapor pendidikan yang keluar setelahnya. Tapi yang paling membekas bukan angka-angka itu. Yang paling membekas adalah saat duduk di samping anak yang sedang berlatih, dan menyadari sesuatu yang tidak terlihat dari laporan manapun: anak ini bisa membaca, tapi tidak paham apa yang baru saja ia baca. Atau kalau ia paham ceritanya, begitu ada angka, buntu. Dan ada yang lebih membingungkan lagi: anak yang lancar membaca, paham ceritanya, tapi tidak mengerti bahwa kalimat itu sebenarnya adalah soal matematika. Tiga masalah berbeda. Satu anak. Satu soal.

Dari situlah saya mulai fokus ke fondasi: pemahaman konteks bacaan dan matematika dasar. Bukan drilling soal, bukan hafal pola jawaban. Kalau dua hal itu sudah kuat, soal ANBK tidak lagi terasa asing. Dan saya semakin yakin, guru yang ingin melatih anak seperti ini harus benar-benar mengerti akar masalahnya. Tidak cukup hanya tahu cara mengerjakan soalnya.

Kini ada satu instrumen baru yang mulai banyak diperbincangkan: Tes Kemampuan Akademik, atau TKA. Banyak guru dan orang tua masih belum terlalu paham bedanya dengan ANBK. Wajar. Keduanya memang terdengar mirip. Tapi keduanya punya tujuan yang berbeda, dan penting untuk dipahami sebelum kita bicara soal apa yang perlu diubah.

Dua Instrumen, Dua Tujuan

ANBK diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memotret mutu sistem pendidikan , bukan untuk menilai siswa secara individual. Pesertanya dipilih secara acak dari kelas V SD, kelas VIII SMP, dan kelas XI SMA. Tidak ada nilai individu yang keluar, tidak ada yang lulus atau tidak lulus. ANBK mengukur empat hal: literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Hasilnya diolah menjadi Rapor Pendidikan, dokumen yang bisa dibaca sekolah dan dinas sebagai bahan evaluasi.

TKA berbeda. Ia mengukur capaian akademik siswa secara individual , diikuti oleh kelas VI SD, kelas IX SMP, dan kelas XII SMA. Sifatnya tidak wajib, tapi hasilnya bisa dipakai sebagai komponen seleksi ke jenjang berikutnya: mendukung SPMB untuk jenjang SD-SMP, dan menjadi bahan pertimbangan SNBP untuk yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. TKA lahir dari kekosongan yang ditinggalkan sejak Ujian Nasional dihapus, kebutuhan akan ukuran capaian individu yang terstandar dan objektif.

Dua instrumen, dua tujuan. Tapi ada satu hal yang sama: keduanya menuntut kemampuan berpikir dan bernalar, bukan hafalan. Dan di situlah ujung dari semua ini selalu bertemu di satu titik: guru.

Potret yang Belum Menggembirakan

Rapor Pendidikan 2025, yang memuat hasil Asesmen Nasional 2024, mencatat kemajuan. Literasi naik dari 59,49 persen pada 2022 menjadi 70,03 persen pada 2024. Numerasi dari 45,24 persen menjadi 67,94 persen. Tren positif, dan itu memang layak diapresiasi.

Tapi berhenti di situ dulu. Artinya masih ada sekitar 35 persen siswa yang belum mampu memahami teks sederhana sesuai jenjangnya, dan belum bisa menyelesaikan soal matematika kontekstual yang paling dasar sekalipun. Dan kenaikannya mulai melambat, sinyal yang tidak boleh diabaikan.

NTT: Cermin yang Paling Jujur

Kalau data nasional sudah mengkhawatirkan, data dari Nusa Tenggara Timur terasa lebih berat lagi. Di semua jenjang, SD, SMP, SMA/SMK, capaian literasi dan numerasi di NTT masih di bawah kompetensi minimum. Kurang dari 50 persen peserta didik mencapai batas tersebut. Kepala BPMP Provinsi NTT menyebut rapor pendidikan NTT "belum tuntas". Kepala Dinas Pendidikan NTT menegaskan bahwa ini adalah "potret pendidikan yang harus segera dituntaskan."

Rapor Pendidikan 2025 mencatat NTT dan Papua secara konsisten tertinggal. Kondisi geografis, status wilayah, dan posisi sosial siswa masih menjadi penentu utama. Ini bukan soal anak-anak yang kurang pintar. Ini soal sistem yang belum benar-benar hadir di sana.

NTT adalah cermin paling jujur dari apa yang terjadi ketika ekosistem pendidikan tidak berfungsi. Dan di jantung ekosistem itu, selalu ada guru yang ingin mengajar dengan baik, tapi tidak selalu punya cukup dukungan untuk melakukannya.

Gurunya Mau, Sistemnya yang Belum Serius

Saya ingin meluruskan satu narasi yang sering muncul: seolah-olah masalahnya ada pada guru yang malas belajar atau tidak mau berkembang. Itu tidak adil dan tidak akurat. Sebagian besar guru yang saya kenal punya keinginan nyata untuk memberikan yang terbaik. Yang sering tidak ada bukan niatnya, tapi ruang dan dukungan untuk niat itu tumbuh.

Masalahnya berlapis. Ada soal anggaran, pelatihan yang berkualitas dan intensif memang tidak murah, dan ini kerap jadi alasan pertama yang muncul ketika program pengembangan guru dipangkas. Ada soal keseriusan, pelatihan ada, sertifikat dibagikan, laporan dibuat, tapi cara mengajar di kelas tidak berubah. Pelatihan semacam itu lebih melayani administrasi daripada guru.

Dan ada soal ekosistem, yang jauh lebih luas dari sekadar lingkungan sekolah. Pemerintah daerah yang pegang anggaran. Dinas pendidikan yang merancang program. Pengawas yang hadir bukan hanya untuk memeriksa dokumen. Gugus yang bisa jadi ruang belajar antar guru lintas sekolah. PGRI yang punya jaringan besar tapi potensinya belum sepenuhnya dipakai. Kepala sekolah yang setiap hari menentukan apakah budaya belajar di sekolahnya hidup atau tidak.

Kalau salah satu mata rantai itu putus, dampaknya sampai ke ruang kelas. Guru yang pulang pelatihan dengan semangat baru bisa kehilangan semangat itu dalam minggu-minggu pertama, kalau tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menindaklanjuti. Tapi kalau seluruh rantai itu bergerak bersama, satu pelatihan yang serius bisa bertahan lama.

Pelatihan Luring: Sungguh-Sungguh, Bukan Sekadar Program

Guru aktif butuh pelatihan khusus tentang ANBK dan TKA. Dan bukan webinar dua jam yang bisa sambil multitasking. Bukan modul daring yang dibuka lalu ditutup. Yang dibutuhkan adalah pelatihan luring, tatap muka, intensif, interaktif. Di situlah guru bisa langsung bertanya, langsung mendiskusikan soal yang membingungkan, langsung melihat bagaimana orang lain membedah soal berbasis penalaran, dan langsung mencoba cara mengajar baru di depan rekannya sendiri.

Daring memang lebih murah dan lebih praktis. Tapi guru yang terbiasa mengajar di kelas butuh lingkungan belajar yang juga hidup. Perubahan cara berpikir tidak terjadi dari layar yang bisa dijeda.

Yang lebih penting lagi: pelatihan tidak boleh jadi acara sekali lalu selesai. Guru perlu terus belajar, bukan karena tuntutan administratif, tapi karena soal ANBK berkembang, konteks TKA berubah, dan cara mengajar berpikir kritis terus ditemukan penelitian baru. Guru yang berhenti belajar perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk benar-benar mengajar. Pelatihan harus jadi kebiasaan, bukan pengecualian.

Calon Guru: Bekali Sejak Bangku Kuliah

Tapi memperbaiki yang sudah ada tidak cukup kalau kita tidak juga memperbaiki hulunya. Mahasiswa FIP dan FKIP yang sekarang duduk di bangku kuliah, beberapa tahun lagi akan berdiri di depan siswa kelas VI yang mengerjakan TKA, kelas VIII yang ikut ANBK, kelas XII yang berjuang masuk PTN. Mereka perlu kenal ANBK dan TKA bukan sebagai nama ujian, tapi sebagai cara berpikir yang harus mereka ajarkan.

Kurikulum FIP dan FKIP perlu memasukkan pemahaman asesmen berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi sebagai mata kuliah wajib, bukan pilihan, bukan sisipan satu sesi. Calon guru harus dilatih menganalisis soal ANBK dan TKA, memahami logika di baliknya, dan belajar menerjemahkan logika itu ke dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kalau ini dilakukan sejak kuliah, mereka tidak perlu belajar ulang saat sudah mengajar.

Panggilan untuk Semua Pihak

ANBK dan TKA pada akhirnya hanyalah alat ukur. Yang satu memotret sistem, yang satu mengukur individu. Tapi keduanya menunjuk ke arah yang sama: pendidikan yang mendorong anak untuk berpikir, bukan sekadar mengingat. Supaya arah itu bisa dicapai merata, tidak hanya di kota besar, tapi juga di pedalaman NTT, di kepulauan yang gurunya mengajar seorang diri, semua pihak harus bergerak.

Pemerintah daerah sebenarnya memiliki anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Persoalannya bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada bagaimana dana itu digunakan. Pelatihan guru seharusnya dirancang secara serius untuk mengubah praktik mengajar di kelas, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Dinas pendidikan perlu memastikan bahwa setiap program pelatihan berdampak nyata, pada cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan kualitas interaksi di kelas. Ketika pelatihan hanya berujung pada sertifikat, maka esensinya telah bergeser. Sertifikat, sebanyak apa pun, tidak secara otomatis mencerminkan kualitas pembelajaran yang terjadi. Tanpa perubahan praktik, pelatihan hanya menjadi formalitas. Dan formalitas, betapapun rapi dikemas, tidak akan pernah menghasilkan transformasi pendidikan yang sesungguhnya.

Kita tidak kekurangan pelatihan guru; kita kekurangan pelatihan yang berdampak. Selama orientasi masih pada sertifikat, bukan pada perubahan praktik, yang dihasilkan hanyalah ilusi peningkatan kualitas. Sertifikat bisa dibuat dalam hitungan menit, tetapi perubahan cara mengajar menuntut proses, pendampingan, dan komitmen jangka panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan pelatihan tidak seharusnya berhenti pada jumlah peserta atau sertifikat yang dibagikan, melainkan pada sejauh mana praktik pembelajaran benar-benar berubah di ruang kelas.

Pengawas sekolah perlu turun bukan untuk menilai administrasi, tapi untuk duduk bersama guru dan membantu mereka tumbuh. Gugus, yang selama ini sering terlupakan, sebenarnya bisa jadi ruang paling efektif untuk belajar bersama lintas sekolah, kalau benar-benar dihidupkan. PGRI punya jaringan yang luar biasa luas; pertanyaannya, apakah jaringan itu dipakai untuk mendorong guru belajar, atau hanya untuk keperluan organisasi? Dan kepala sekolah, ia yang paling dekat dengan guru setiap harinya. Kalau ia sendiri tidak pernah belajar hal baru, bagaimana ia bisa mendorong gurunya?

Kalau anak-anak di kelas VI, kelas IX, dan kelas XII kita ingin benar-benar siap, bukan hanya hafal soal, tapi benar-benar bisa berpikir, maka gurunya harus siap lebih dulu. Dan guru tidak akan siap sendiri. Mereka butuh sistem yang hadir, bukan sistem yang hanya tertulis di atas kertas.

Jadi pertanyaannya bukan saja "apakah siswa kita siap?", melainkan, "sudahkah kita semua benar-benar serius menyiapkan gurunya?"